Setya Novanto Masih di DPR Hingga 2019

Setya Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar di DPR RI

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo tak menampik penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR bisa menimbulkan gejolak. Namun, menurut dia, penunjukan Novanto ini merupakan hak prerogatif dan keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Saya yakin tentu ketua umum telah mempertimbangkan keputusannya itu. Termasuk dampak negatif dan potensi gejolak yang bakal merebak di internal partai Golkar," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12/2015).

Setya Novanto ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR menggantikan Ade Komarudin setelah dia mundur dari Ketua DPR, karena terjerat kasus pencatutan nama Presiden dan permintaan saham Freeport.

Sebanyak 10 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan Novanto terbukti melanggar kode etik kategori sedang, sementara 7 anggota, termasuk tiga dari Golkar, menyatakan Novanto melanggar kode etik kategori berat. Ade Komarudin sendiri, ditunjuk menjadi Ketua DPR menggantikan Novanto.

"Banyak pihak mempertanyakan mengapa Partai Golkar tetap memberikan posisi penting bagi Setya Novanto di DPR padahal yg bersangkutan baru saja terkena sanksi pelanggaran kode etik dari MKD," sebut Bambang.

Namun, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini juga mengaku tak tahu apa alasan Aburizal menunjuk Novanto. Sebab, dalam rapat pengurus harian terbatas DPP Partai Golkar yang dihadiri para wakil ketua umum, ketua harian dan bendahara umum, semuanya sepakat untuk menyerahkan keputusan pada Aburizal.

Aburizal pun langsung memutuskan pertukaran posisi antara Ade Komarudin dan Setya Novanto. "Jadi, kalau ditanya alasannya, ya hanya ketua umum yang tahu," ucap Bambang.