Ahok Mendobrak Groupthink

Mampukah Ahok Mendobrak Groupthink

Posisi Gubernur DKI vs DPRD Jakarta sedikit berbeda jika dibandingkan dengan posisi rakyat Indonesia melawan rezim Orde Baru. Saat itu, groupthink ditopang dengan kekuasaan dan kekuatan riil-dalam maupun luar negeri, bersenjata, sistemik, dan berakar.

Hal itu tidak ada pada DPRD DKI saat ini. Kekuatan mereka hanya setengah riil, artinya benar mereka mempunyai kekuatan politik, tetapi ada risiko kekuatan itu bertubrukan dengan kekuatan moral konstituennya (rakyat).  Walau praktik seperti ini sudah jadi kebiasaan, masyarakat menunggu kepemimpinan yang berani dan berkomitmen pada rakyat. Tanpa dukungan rakyat, pameran groupthink DPRD DKI bisa jadi hanyalah macan ompong.

Ada dua skenario yang akan menentukan perjuangan melawan groupthink ini. Skenario pertama, perjuangan Ahok akan berhasil jika ada dukungan presiden dan wakil presiden (masing-masing sudah menyatakan dukungan secara terpisah) dan menyerahkan kasus ke ranah hukum. Sistem inilah yang akan membedah elemen groupthink yang disajikan DPRD DKI. Masyarakat akan menjadi sumber legitimasi atas temuan dan pembuktian dana siluman Rp 12,7 triliun.

Unsur kunci dalam skenario pertama adalah Menteri Dalam Negeri, yang berasal dari partai politik pendukung hak angket, tetapi sekaligus anggota kabinet kerja Jokowi. Kementerian Dalam Negeri wajib mengevaluasi secara independen kedua versi budget. Jika anggaran DKI versi Pemprov tidak segera disahkan, hal itu akan menyulut kemarahan rakyat.

Maka, orang berharap Mendagri berani mengesahkan anggaran DKI tanpa tekanan. Proses hukum pun biarkan berjalan terus. Jika ini yang terjadi, kita akan menyaksikan buah-buah manis dari Ahok. Masyarakat yang merasa dibela akan tetap memelihara harapan dan kepercayaan pada pemerintah. 

Jika yang terjadi Mendagri menekan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki hubungan dengan DPRD DKI, Mendagri akan menolak pengesahan anggaran di luar prosedur. Peristiwa itu akan memicu skenario kedua, rakyat akan merasakan untuk kesekian kalinya "berada di ruang kosong publik tanpa pemimpin". Tumbuh apatisme dan perasaan marah yang dapat membabi buta dan berdampak buruk. 

Pemerintahan Jokowi lahir dalam kancah perseteruan antara suara dan nalar yang berakal budi dengan nafsu dan ketamakan kekuasaan disertai autodestruct mechanism (mekanisme bunuh diri). Pemerintahan Jokowi harus mengedepankan akal budi dan tidak membiarkan pemerintahan bermisi bunuh diri karena absennya keberanian moral.